Guru tidak mau di Rotasi TPP tak di cairkan

jakarta (wartaonline.co.id) 20/7

Pemerataan peningkatan mutu pendidikan terus dilakukan salah satunya dengan merotasi guru guru yang selama ini berada di sekolah favorit.

Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikbud, Hamid Muhammad. seperti yang dikutif dari Medcom.id mengatakan”

Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) merotasi guru untuk tujuan pemerataan guru dan kualitas pendidikan akan disertai sanksi. Guru yang menolak dirotasi terancam akan tertahan pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG)-nya.

Kebijakan rotasi ini wajib dipatuhi oleh semua guru berstatus aparatur sipil negara (ASN). Rotasi mengasu pada Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 73 Nomor 5 Tahun 2014 tentang mutasi kerja bagi ASN.

Bagi yang tidak mematuhi aturan tersebut, Kemendikbud kemungkinan akan menahan tunjangan profesi guru (TPG) guru yang bersangkutan. “Akan ada implikasi terhadap pembayaran tunjangan profesi guru,” kata Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikbud, Hamid Muhammad di Kantor Kementerian Kominfo, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu, 18 Juli 2018.

Hamid menegaskan bahwa dalam UU ASN tersebut telah disebutkan bahwa seorang guru PNS tidak diperbolehkan bekerja di sekolah yang sama lebih dari jangka waktu 5 tahun.

“UU itu berlaku untuk semuanya. Sekarang tidak ada lagi alasan pemerintah daerah untuk menunda distribusi guru,” terang Hamid.

UU ASN yang telah disahkan 2014 itu merupakan UU yang sudah memiliki kekuatan hukum kuat yang harus dipatuhi oleh semua apartur sipil negara.

“Jadi tidak bisa lagi seorang guru tetap di satu tempat lebih dari 5 tahun,” pungkasnya. (sob/met)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »