Presiden Akhirnya Keluarkan Perpres Pendidikan Karakter Perkuat Keberadaan Madin

Jakarta (wartaonline.co.id) 6/9

Perdebatan mengenai Full Day School yang mendapatkan pertentangan, akibat Permendikbud 23\2017 kini telah usai dengan terbitnya Perpres 87/2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter hari ini (6/9).

Ketua Umum PBNU, KH Said Aqil Siradj menyatakan dalam rilis resmi hari ini bahwa pesantren dan madrasah diniyah (madin) sudah menjadi model pendidikan karakter umat Islam di Indonesia sejak sebelum merdeka. Oleh karena itu terbitnya Perpres yang mengakomodasi Madin sebagai model pendidikan karakter sudah tepat dan harus dikawal bersama.

Berikut rilis lengkap PBNU tersebut kepada redaksi wartaonline.co.id

1. PBNU mendukung dan mengapresiasi terbitnya Perpres nonor 87/2017 tanggal 6 September tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), sebagaimana tercantum dalam lembaran negara nomor 195/2017 tanggal 6 September 2017, sebagai bagian dari upaya negara menjaga Pancasila dan NKRI;
2. Bahwa terbitnya Perpres PPK dimaksudkan untuk melahirkan putra-putri didik, generasi bangsa yang memiliki nilai-nilai luhur bangsa, berakhlakul karimah, cinta tanah air, senantiasa mengedepankan tolong menolong antar sesama dan menghormati antar satu dengan yang lain dalam bingkai kebhinekaan;
3. Bahwa di lingkungan NU model penguatan pendidikan karakter sudah berjalan lama bahkan sejak NKRI belum berdiri, yakni melalui pesantren dan sampai kini juga melalui model pendidikan madrasah diniyah (madin) dengan tiga tingkat pendidikan diniyah ula/awaliyah (dasar), wustha (menengah) dan ulya (atas);
4. Bahwa selama ini model pendidikan madin dilakukan sepenuhnya melalui swadaya masyarakat. NU mengapresiasi terbitnya Perpres PPK ini karena dengan demikian negara juga akan turut bertanggung jawab untuk penguatan madin baik melalui alokasi anggaran (APBN dan APBD) maupun berbagai regulasi untuk penguatannya;
5. NU berharap agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat melaksanakan dan menjalankan Perpres tentang PPK ini secara konsisten dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
6. Sesuai dengan ketentuan Penutup Pasal 17 Perpres tentang PPK yang membatalkan peraturan perundangan tentang hari sekolah dan pendidikan karakter yang bertentangan dengan Perpres ini, maka kita akhiri perdebatan Permendikbud nomor 23/2017 tentang Hari Sekolah. Selanjutnya kita merujuk sepenuhnya kepada Perpres tentang PPK ini;
7. Kepada seluruh jajaran dan tingkatan kepengurusan NU serta segenap warga NU saya serukan untuk bersama sama mengawal pelaksanaan Perpres tentang PPK ini sebagai bagian dari keikutsertaan kita di dalam membentuk nation building menuju masyarakat adil makmur sejahtera lahir batin.
Jakarta, 6 September 2017 M/15 Dzulhijjah 1438 H
Prof KH Said Aqil Siradj

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »