KPK Harus Usut Dana P2SEM Jatim

KPK Harus Berani ‘Ungkap Tuntas’ Skandal Korupsi P2SEM.

Surabaya,(wartaonline.co.id) 18/8

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali didesak untuk mengungkap perkara dugaan korupsi Dana Hibah Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat atau P2SEM setelah Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur belum mampu menuntaskan skandal kelas kakap tersebut.

Hal tersebut disampaikan oleh I Wayan Titib Sulaksana, di Surabaya Rabu, 16 Agustus 2017. Menurut praktisi hukum dari Universitas Airlangga Surabaya bahwa terhentinya pengungkapan perkara ini hingga belum tuntas akibat kurang beraninya pihak penyidik dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

“Dugaan korupsi klas kakap, dana hibah P2SEM itu benar-benar terorganisir secara rapi. Kongkalikongnya sangat masif dan terencana. Gampangnya seperti ini. Ada bantuan pemerintah berupa kambing, tapi masyarakat terimanya berupa kucing. Perbedaannya sangat fantastis,” ujarnya ditemui awak media ini dikampus Unair.

Perlu diingat, Kasus P2SEM sempat heboh di Jatim sejak tahun 2009 silam. P2SEM adalah program bantuan hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur 2008 lalu, yang disalurkan kepada organisasi dan kelompok masyarakat, melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas). Untuk mendapatkan hibah P2SEM, pengaju harus melewati rekomendasi dari anggota DPRD Jatim saat itu.

Nah, diduga kuat, ada tindakan sunat-menyunat pada prides pencairan P2SEM dan melibatkan banyak anggota dewan. Kejati sudah memenjarakan Ketua DPRD Jatim saat itu, Fathorrasjid, dalam kasus kakap ini. Setelah keluar dari penjara beberapa waktu lalu, dia balik menyerang dan membeberkan data terkait keterlibatan pihak lain, termasuk pihak Pemprov Jatim.

H. Fathorasjid mengaku kecewa terhadap Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur. Mantan Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur yang dipenjara karena kasus korupsi Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) tersebut mengaku sudah tiga kali mendatangi Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, tapi tak pernah direspon serius.

”Kejati Jatim diduga sudah masuk angin. Buktinya tak ada respon terhadap apa yang saya sampaikan. Nama-nama anggota DPRD Jatim yang juga korupsi dana P2SEM tak pernah dipanggil hingga sekarang. Kalau Kajati gak tebang pilih mereka kan pasti dipanggil,” ujar Fathorrajid kepada para wartawan di Surabaya, Selasa (25/11/2016).

Fathorrasjid yang kini pengasuh Pondok Pesantren Yatama Masakin Adz-Dzikra Situbondo pantas kecewa karena dari mayoritas anggota DPRD Jatim yang diduga terlibat kasus korupsi P2SEM hanya dirinya yang dijebloskan ke Penjara Medaeng sampai 4,5 tahun. Para pimpinan DPRD dan anggota DPRD Jawa Timur yang lain masih bebas berkeliaran sampai sekarang. Bahkan diantara mereka kini ada yang jadi anggota DPR RI dan DPRD Jawa Timur.

Menurut dia, penanganan hukum kasus tipikor dana hibah P2SEM tahun anggaran 2008 tebang pilih. “Penikmat utama dana hibah khususnya dari para anggota DPRD Jatim periode 2004-2009 belum tersentuh hukum. Padahal mereka yang merekom dan juga penikmat hasil korupsi P2SEM,” katanya.

Dalam rilisnya kepada wartawan Fathorrasjid mengaku sudah menyerahkan nama-nama ‘penikmat’ dana P2SEM ke Kejati Jatim. Mereka, antara lain, AR Rp 31 miliar, AS Rp 18 miliar, AJ Rp 17 miliar, FAF Rp 12,25 miliar, ASaRp 11,55 miliar.
Fathorrasjid juga melaporkan AS (Fraksi PKB, kini Gerindra) Rp 5,580 miliar. Dan beberapa nama anggota dewan lainnya.

Namun kini Fathorrasjid tidak sendirian. Setelah kasus yang dikawalnya macet, ada tokoh anti korupsi di Jawa Timur yang akan meneruskan perjuangannya untuk membuka tabir gelap skandal yang memalukan masyarakat Jawa Timur.

I Wayan Titib Sulaksana, Ketua Dewan Penasehat LSM. Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (AMAK) berkeyakinan perkara ini akan terbuka secara terang benderang di hadapan publik.
“Insya Allah, sebelum akhir bulan Agustus atau ahad depan, kami temui komisioner KPK di Jakarta dengan memberikan data-data yang cukup signifikan,” ujar pria berambut putih itu (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »