Bupati Pamekasan Ditetapkan Tersangka oleh KPK

Pamekasan (wartaonline.co.id)5/8

Akhirnya KPK sudah resmi menetapkan Bupati Pamekasan sebagai tersangka dan 4 orang lainnya dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) kasus dugaan suap penanganan perkara korupsi dana desa yang ditangani Kejari Pamekasan, Rabu (2/8/17) kemarin.  

Wakil Bupati Pamekasan, Khalil Asy’ari menghimbau agar jajaran pemerintah kabupaten tetap berjalan dan tidak larut dalam peristiwa tersebut, serta tetap berdo’a agar musibah tersebut cepat mendapati jalan keluar terbaik.

“Kita disini sedang diuji. Oleh karena itu, dengan adanya musibah ini kita harus banyak berdo’a agar musibah ini menemukan jalan terbaik serta kita juga harus sabar dan tidak boleh larut dalam musibah ini, kita tetap menjalankan tugas dan kewajiban sebagaimana mestinya,” ucapnya pada awak media. Kamis (3/8/17)

Menjadi prihatin atas kasus suap yang di akomodir oleh orang nomor satu di kabupaten pamekasan ini, prihal kursi kepemimpinan ditabuhkan untuk melakukan suap terhadap proyek infrastruktur yang bernilai ratusan jutaan.

“Jalannya roda pemerintahan ini sudah terprogram. Maka , itu harus tetap dilakukan dan kami sudah sampaikan ke jajaran OPD untuk tetap melakukan agenda kegiatan yang sudah bisa untuk dilakukan. Adapun hal-hal atau terkait kebijakan pimpinan. Maka, kita tetap akan melakukan konsultasi dengan pihak terkait bagaimana seharusnya kita lakukan,” tegas Wabub Pamekasan Khalil Asy’ari.

“Jadi saya secara pribadi atas seluruh pemkab pamekasan sangat prihatin atas musibah ini, kemudian saya juga menyampaikan kepada jajaran OPD untuk bagaimana musibah ini kita hadapi dengan penuh kesabaran, kemudian juga senantiasa intropeksi diri dan tetap bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jangan sampai terpengaruh dengan musibah ini yang kemudian menurunkan semangat kerja. Tapi tetap menjalankan tugas sebagaimana mestinya sesuai dengan aturan yang ada,” katanya.

Disinggung terkait pendampingan hukum kepada bupati yang sudah menjadi Tersangka, pihaknya belum bisa memberikan keterangan secara rinci.

“kami tentunya membutuhkan musyawarah termasuk dengan keluarga. Jadi, apakah itu harus kami lakukan atau bagaimana kami belum bisa memberikan jawaban.

Semisal beliau ataupun pihak keluarga menghendaki adanya kuasa hukum, maka kami akan siap dan lakukan.

Ketika ada informasi untuk bisa menghadap bupati ya tentunya kami akan menghadap. Tapi, Sampai saat ini kami belum bisa mengakses informasi itu bagaimana seharusnya kami lakukan,” pungkasnya. (Sya/Tris/sob)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »