Progam 5 hari Sekolah Minta di Tinjau Kembali

Jakarta (wartaonline.co.id) 8/7

DPP FKDT
(DEWAN PENGURUS PUSAT FORUM KOMUNIKASI DINIYAH TAKMILIYAH)

SIARAN PERS
SIKAP PENOLAKAN DAN TUNTUTAN PENCABUTAN
PERMENDIKBUD NOMOR 23/2017 TENTANG HARI SEKOLAH

Bismillahirrahmanirrahim
Setelah mengkaji dan menelaah kebijakan 5HS (5 Hari Sekolah) yang didasarkan atas Permendikbud Nomor 23/2017 tentang Hari Sekolah dan mulai efektif diselenggarakan pada tahun ajaran 2017/2018, DPP FKDT (Dewan Pengurus Pusat Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah) menyatakan MENOLAK DAN MENUNTUT PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 23/2017 TENTANG HARI SEKOLAH.
Penolakan dan penuntutan pencabutan ini didasarkan atas berbagai pertimbangan sebagai berikut:
1. Bertentangan dengan sejumlah regulasi, seperti UU 20/2003 tentang Sisdiknas, UU No 23/2014 tentang Otonomi Daerah, PP 55/2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, PP 19/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2oo8 Tentang Guru, Kepres 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja, dan sejumlah regulasi lainnya, termasuk Peraturan Daerah tentang Wajib Belajar Pendidikan Diniyah Takmiliyah.
2. Permendikbud 23/2017 sangat berpotensi mematikan layanan pendidikan keagamaan berbasis masyarakat yang telah hadir sebelum Indonesia ini lahir, seperti Madrasah Diniyah, Pondok Pesantren, Pendidikan Alquran, dan lain-lain.
3. Permendikbud 23/2017 akan mendorong tumbuh suburnya pendangkalan dan radikalisasi agama di sekolah.
4. Permendikbud 23/2017 sangat tidak aplikatif dan tidak mencerminkan karakteris pendidikan di Indonesia.
5. Kemendikbud sebaiknya lebih berkonsentrasi pada penyediaan fasilitas, sarana dan prasarana sekolah serta peningkatan kompetensi guru sehingga memiliki komitmen kebangsaan yang kuat.

Sehubungan dengan penolakan ini, DPP FKDT meminta kepada Menteri Pendidikan Kebudayaan RI untuk mencabut Permendikbud 23/2017 dan tidak menerapkannya mulai tahun ajaran 2017/2018 ini. Jika tidak dilakukan pencabutan, seluruh komponen Madrasah Diniyah Takmiliyah dan stakholder pendidikan akan melakukan demonstrasi secara masif.
Demikian press release ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 6 Juli 2017
Pegurus Dewan Pengurus Pusat
Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah

H. Lukman Hakim H. Abd Rouf
Ketua Umum Sekretaris Jenderal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »