MUI Pasuruan Tolak 5 hari Sekolah

Pasuruan (wartaonline.co.id) 24/7

MUI Pasuruan setelah mengkaji kebijakan mendiknas terhadap 5 hari sekolah dinilai kurang pas diterapkan di indoneaia. Sehingga kebijakan mendiknas itu menimbulkan pro dan kontra. Selain itu juga sempat menjadi buah bibir masyarakat Indonesia.
Melalui presiden yang menegaskan kebijakan mendiknas itu perlu dikaji ulang sesuaikan dengan uu pendidikan yang sesuai di Indonesia. Apakah kebijakan ini banyak mafaat apa banya mudhorotnya.

Menurut Muzamil Safi’i pengamat pendidikan sekaligus anggota DPR D propinsi jawa Timur ini mengatakan sebagai berikut :
•Bahwa Tujuan Negara Indonesia yang tertuang di dalam Pembukaan UUD Negera Indonesia adalah (a). Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (b). Memajukan kesejahteraan umum; (c). Mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (d). Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
•Bahwa untuk merelisasikan salah satu tujuan tersebut diatur dalam Tujuan Pendidikan menurut Pasal 3 UU No. 20/2003, “ Pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab “
•Bahwa untuk mewujudkan tujuan pendidikan tersebut Negara telah memberikan ruang kepada siapapun untuk berbuat, baik Pemerintah maupun masyarakat untuk bersama mendirikan Lembaga pendidikan baik formal, non formal maupun informal.
•Bahwa untuk mewujudkan salah satu tujuan Pendidikan Nasional agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia membutuhkan konsep pendidikan yang terintegrasi antara pendidikan yang berbasis sekolah dengan pendidikan yang berbasis madrasah atau berbasis keagaamaan yang lain.
•Bahwa pendidikan Agama dan membentuk karakter akhlaq yang baik pada anak anak membutuh ketauladanan baik oleh Guru maupun orang tua serta butuh waktu yang lama, sementara penerapan pendidikan agama di sekolah di semua jenjang hanya diberikan waktu selama 2 jam pelajaran atau setara dengan 1,5 jam dalam satu minggu, sehingga mustahil bisa merealisasikan Tujuan pendidikan tersebut.
•Bahwa keberadaan Madrasah Diniyah sebagai pendidikan Non Formal yang sudah eksis sebelum Negara ini berdiri telah memberikan kontribusi dalam membangun pemahaman pembimbingan agama dan akhlaq dan hasilnya sudah sangat dirasakan oleh masyarakat, walaupun dalam memberikan pendidikan tersebut dilakukan pada pukul 2 sampai dengan 5 sore setelah anak anak pulang dari sekolah.
•Bahwa dengan kebijakan Menteri Pendidikan yang tertuang dalam Peraturan Mendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah yang pada dasarnya mengacu pada guru terkait beban kerja guru (minimal) 24 jam tatap muka dalam satu minggu, bukan jam siswa, akan berdampak juga pada pelaksanaan jam sekolah murid yang dilakukan pada pukul 7 sampai dengan pukul 16.00 sore.
•Bahwa kebijakan Mendikbud tersebut akan sangat berdampak pada proses belajar mengajar di Madrasah Diniyah dan atau Taman Pendidikan Alquran di daerah daerah, yang pasti anak akan lebih terfokus pada kewajiban di sekolahnya dari pada masuk pada Madrasah Diniyah maupun Taman Pendidikan Alquran.
•Bahwa kemungkinan akibat yang ditimbulkan adalah Murid atau Santri pada Madrasah Diniyah dan Taman Pendidikan Alquran menjadi berkurang banyak dan bisa habis, karena sebagian besar mereka masuk dalam dua bentuk lembaga pendidikan tersebut, akibat lanjutanya adalah anak anak sudah tidak lagi mendapat pendidikan Agama dan Akhlaq yang memadahi. Yang akhirnya mereka anak didik semakin jauh dengan agama dan akhkaq yang baik.
Oleh karenanya setelah melakukan kajian dan diskusi antara Pengurus Daerah MUI dan Pengurus Kecamatan terhadap Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Hari Sekolah, maka kami menganggap bahwa :
1.Bahwa orientasi pengaturan tersebut berfokus pada pemenuhan beban guru mengajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan pada peningkatan kualitas peserta didik sesuai dengan Tujuan Pendidikan Nasional. Terutama sekali agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia.
2.Bahwa Permendikbud dimaksud sama sekali dalam pembahasannya tidak melibatkan pemangku kepentingan pendidikan terutama sekali pendidikan yang berbasis Madrasah dan tidak tersosialisasikan dengan baik dengan pemangku kepentingan pendidikan sehingga sangat merugikan pada lembaga pendidikan Madrasah dan TPQ, karenanya akan mengancam esistensi lembaga pendidikan Madrasah dan TPQ, karena anak anak pasti akan lebih terfokus pada pendidikan di sekolah dan pasti mengabaikan pendidikan di lembaga pendidikan Madrasah dan TPQ.
3.Bahwa menimbulkan kekhawatiran makin hilangnya pendidikan Agama dan akhlaq pada peserta didik yang hanya memperoleh porsi 2 ( dua) jam dalam satu minggu, sementara sudah tidak mungkin lagi bisa masuk ke lembaga pendidikan Madrasah dan TPQ karena waktunya tersita di Sekolah, sementara hari Sabtu dan Minggu pasti dimanfaatkan oleh keluarga sebagai waktu berkumpul dengan keluarga dan berlibur.
4.Bahwa ketika agama dan akhlaq sudah tidak lagi diberikan secara baik maka tunggu saatnya datangnya kehancuran pada bangsa untuk waktu yang akan datang.
Maka dengan bertawakkal pada Allah SWT serta memperhatikan sikap MUI Pusat dengan ini kami.” Katanya.
Setelah mengamati dan menelaah kebijjakan mendiknas itu maka MUI pasuruan menentuksn sikap :

1.MENOLAK diberlakukannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Hari Sekolah.
2.MEMINTA pada Bapak Presiden RI Joko Widodo untuk berkenan membatalkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Hari Sekolah.
Demikian sikap kami semoga kita semua diberikan hidayat oleh ALLAH SWT dalam menjalankan aktivitas perjuangan kita.(sob/tot)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »