Pemerintahan Jokowi – Kala dinilai lamban

Jakarta (wartaonline.co.id) 21/10

Pemerintahan jokowi-Yusuf kala sleama 2 tahun ini di nilai lamban dalam penegakan hukum . Hal ini dikatakan oleh Bambang Soesatyo Ketua Komisi III atau Komisi hukum DPR RI, ” catatan terpenting dari dua tahun masa Kepresidenan Joko Widodo dan Jusuf Kalla Wakil presiden adalah keberhasilan mengonsolidasi mayoritas kekuatan politik sehingga terwujudnya stabilitas politik di dalam negeri.

“Stabilitas politik itulah yang menjadi modal dasar bagi pemerintahan Jokowi-JK bisa merealisasikan sejumlah program strategis, mulai dari pembangunan infrastruktur di sejumlah daerah hingga realisasi kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) yang fenomenal itu,” ujar Bambang dalam pesan singkatnya kepada suarasurabaya.net, Jumat (21/10/2016).

Dia juga mencatat bahwa Jokowi Presiden telah mengejawantahkan politik pembangunan nasional yang berorientasi Indonesiasentris, tidak lagi Jawasentris. Dengan pembangunan yang berorientasi Indonesiasentris, Presiden berusaha memperkecil kesenjangan antara Jawa dan sejumlah daerah di luar Jawa.

Itu sebabnya, pemerintah sekarang membangun ragam infrastruktur strategis di sejumlah daerah, mulai dari jalan bebas hambatan, jalur kereta api, pembangunan ketenagalistrikan, pelabuhan, bandara hingga waduk atau bendungan.

“Saya melihat bahwa politik pembangunan Indonesiasentris merupakan upaya pemerintah memperkokoh fondasi dan ikatan NKRI. Semua wilayah negara menikmati kue pembangunan,” kata dia.

Masih dalam konteks itu, menurut Bambang, pemerintah juga sedang mencoba mempraktikan politik ekonomi baru, yakni satu kebijakan berlaku nasional. Semangatnya dan praktik Politik ekonomi baru itu terlihat pada upaya Presiden menyeragamkan harga bahan bakar minyak (BBM). Harga bensin di Jawa dan luar Jawa harus sama. Tidak boleh lagi ada perbedaan, seperti yang terjadi selama ini.

Sedangkan catatan kritis untuk dua tahun pemerintahan Jokowi-JK adalah keterlambatan kedua pemimpin ini menyentuh sektor hukum.

“Sebagaimana diketahui bersama, sektor hukum di dalam negeri ditandai dengan buruknya kualitas penegakan hukum. Praktis tidak ada institusi penegak hukum yang bersih dari masalah,” kata Bambang.

Dia menjelaskan, Presiden baru mulai memberi perhatian sektor hukum tepat pada tahun kedua periode pemerintahannya. Presiden ingin merevitalisasi sektor hukum untuk mewujudkan kepastian dan efisiensi. Pembenahan di sektor hukum akan dimulai dengan program pemberantasan pungutan liar (Pungli).

“Masyarakat masih harus menunggu seberapa jauh keberhasilan Jokowi-JK membenahi sektor hukum. Pungli memang merugikan masyarakat. Tetapi, persoalan di sektor hukum bukan hanya Pungli. Tidak kalah pentingnya adalah upaya memperbaiki atau memulihkan kualitas penegakan hukum, dengan cara memerangi mafia kasus dan mafia peradilan,” ujar dia.

Sementara Maruarar Sirait Politisi PDI Perjuangan mengatakan, pada bidang hukum pemerintah Jokowi-JK sudah mampu menyinergikan fungsi lembaga hukum. Selain itu, Pemerintah juga sangat mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia. Dengan menolak revisi UU KPK yang dianggap publik akan melemahkan fungsi KPK.

“Meskipun diawal pemerintahannya lembaga hukum bertarung antara KPK dan Polri. Tapi hal itu bisa terkonsolidasi,” kata Maruarar.(faz/rst/sob)
Editor: Restu Indah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »