Demokrasi Digital e- Goverment dan Masyarakat Bermartabat

DEMOKRASI DIGITAL, E-GOVERNMENT,
DAN MASYARAKAT YANG BERMARTABAT

Oleh: H. Muzammil Syafii, S.H, M.Si

Dalam tesisnya yang fenomenal, Samuel Huntington (1991), menegaskan bahwa dunia sekarang mengalami perubahan yang luar biasa yang ditandai dengan adanya gelombang demokrasi. Gelombang tersebut pada akhirnya merubah dan menyentuh hampir semua ruang kehidupan; ekonomi, sosial, ekonomi, bisnis, budaya, pemerintahan hingga mungkin cara masyarakat dalam beragama.
Bagi Huntington, perubahan dunia tersebut terjadi karena adanya revolusi teknologi yang ada. Kata Huntington (Budiman; 2016) semua Perubahan tersebut berhubungan erat dengan dengan teknologi yang mengubah cara orang atau masyarakat dalam mengakses informasi. Mesin informasi masyarakat dalam gelombang demokrasi pertama (1800-1926) adalah surat kabar. Radio memicu gelombang demokrasi kedua pada 1826-1960. Televisi selanjutnya memicu terjadinya gelombang demokrasi ketiga pada 1960-1992.
Ketiga Gelombang itulah yang menjadikan kita hari ini menjadi masyarakat yang begitu terbuka, demokratis dan transparan. Bahkan hari ini demikian Budiman (2016) kita memasuki gelombang demokrasi digital. Internet menjadi mesin informasi yang dominan saat ini. Gelombang baru tersebut akan memaksa institusi demokrasi konvensional untuk berubah mengikuti zaman. Jika institusi demokrasi konvensional gagal berevolusi, mereka akab berakhir menjadi lembaran sejarah.
Bukan hanya ditinggalkan sejarah, lembaga demokrasi seperti Negara (baca; eksekutif, legeslatif, yudikatif) akan menjadi beban sejarah dan menjadi lembaran hitam jika mereka tidak berani berubah, berbenah dan lebih transparan. Karena revolusi teknologi telah hadir dan hidup dihampir ruang kehidupan masyarakat (termasuk institusi pemerintahan), maka tranparansi dan keterbukaan adalah keniscayaan.
Dalam konteks itulah maka, e-government sebagai system layanan yang transparan merupakan keniscayaan bagi sebuah demokrasi yang serba digital. Karenanya e-government sebagai anak kandung yang lahir dari demokrasi digital, kehadiranya sebanarnya untuk menciptakan tata kelolah pemerintahan yang bersih dan transparan.

E-Government; Jalan Menuju Transparansi dan Pemerintahan yang Bersih
Secara etimologis e-government merupakan paradigma yang berkaitan dengan segala tindakan; pelayanan dengan pemanfatan teknologi informasi sebagai basis kerja dalam menigkatan kinerja. Dalam Bahasa Kurniawan (2006), e-government dapat diartikan sebagai kumpulan konsep untuk semua tindakan dalam sektor publik (baik di tingkat Peme¬rintah Pusat maupun Pemerintah Daerah) yang melibatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka mengoptimalisasi proses pelayanan publik yang efisien, transparan dan efektif.
Sementara dalam bahasa A.S. Hikam (Kompas; 2001), e-government merupakan elektronikalisasi layanan pemerintah terhadap masyarakat atau warga negara. Selain itu e-Gov¬ernment juga merupakan sebuah proses bagi demokratisasi, dengan adanya e-Government, berarti juga memotong jalur birokrasi yang ada.
Dengan demikian, e-government merupakan permasalahan akses kemudahan bagi warga terhadap layanan public yang diperoleh dari pemerintah. Masyarakat memiliki akses langsung ke sumber-sumber informasi yang dimiliki peme¬rintah, menangani keluhan masyarakat. dan juga persamaan kualitas layanan yang bisa dinikmati oleh seluruh warga negara. Dengan adanya e-government, berarti harus ada standarisasi kualitas layanan yang bisa dinikmati masyarakat.
Berangkat dari konsep tersebut, maka e-government merupakan upaya Negara (pemerintah) dalam melakukan kewajibanya melakukan pelayanan yang optimal, efektif dan efesien kepada masyarakat. Inilah peran penting yang bisa daharapkan dari e-government; pemerintah yang bersih dalam rangka membangun masyaakat yang kuat dan sejahtera.
Sementara dalam penjelasan Kementerian Kominfo, seperti yang dituliskan Hardiyansyah (2003) bahwa e-government merupakan aplikasi teknologi informasi yang berbasis internet dan perangkat digital lain¬nya yang dikelola oleh pemerintah untuk keperluan penyampaian informasi dari pemerintah ke masyarakat, mitra bisnis, pegawai, badan usaha, dan lembaga-lembaga lainnya secara online.
Dengan demikian hal penting yang harus ada dalam e-government adalah teknologi informasi, pemerintah, tranparansi yang berkaitan dengan layanan; bisnis, kepegawaian, perijinan, dan urusan-urusan yang menyangkut hajat hidup warga Negara.
Dalam konteks itulah maka hari ini kita menjumpai fenomena digitilisasi dalam segala bidang dalam pelayanan pemerintah; ekonomi digital, demokrasi digital, industry digital, buku digital, bisnis digital, dan mungkin juga syurga digital.

E-Government; Tantangan dan Keyakinan
Dengan adanya gelombang ke tiga dalam demokrasi yang sudah menghampiri kita, maka menolak e-government adalah sebuah kemustahilan. Sebab hari ini hidup kita dikuasi oleh teknologi informasi dimana internet menjadi bagian hidup manusia.
Jika gelombang ketiga ini dianggap sebagai sebuah kegamangan (Budiman; 2016) maka kegamangan bisa dianggap sebagai momen kritis. Dan momen ini bisa kita tempatkan sebagai kesempatan. Ini adalah saat yang tepat untuk melahirkan inovasi-inovasi politik (baca juga; pelayanan) untuk membangun masyarakat yang lebih baik dan sejahtera.
Inilah yang menjadikan kita semua (legislative dan yudikatif) di Provinsi Jawa Timur punya komitmen untuk menjadikan provinsi yang lebih transparan dan memberikan pelayanan yang terbaik baik warga Jawa Timur.
Seperti yang dikatakan Eddy Santoso, Kepala Dinas Kominfo Jawa Timur (2016), bahwa Provinsi Jawa Timur sekarang menuju provinsi e-government dan hal ini sudah dilaporkan ke pemerintah pusat. Dan bisa jadi Jawa Timur adalah provinsi pertama di Indonesia yang tercepat dalam menerapkan e-government. Salah satu bentuk percepatan e-government adalah pemanfaatan Data Center sebagai pusat aplikasi layanan public berbasik TIK. Data Center yang dikembangkan sejak tahun 2002 melalui Badan Pengelolaan Data Elektronik (BPDE) Provinsi Jawa Timur ini, jika dikelola dengan baik akan mampu menopang kebutuhan pelayanan prima di setiap SKPD yang mempunyai aplikasi layanan public.
Tentu sebagai legislator, saya dan temen-temen di dewan sangat mendukung terhadap niat dan pelaksanaan Jawa Timur menjadi provinsi yang menerapkan system e-government. Bagi kami e-government tidak sekedar soal pelayanan. Lebih dari itu e-government merupakan komitmen sekaligus substansi dari demokrasi yang kita inginkan; keterbukaan dan tranparansi.
Tentu yang menjadi tantangan bagi kita semua adalah persoalan perubahan kebudayaan yang menghampiri dari pelaksanaan e-government ini. Keterkejutan, kegugupan, kegamangan, kegagapan dalam budaya dalam perubahan gaya hidup baru adalah hal lumrah. Ia selalu ada tetapi tidak untuk dihindari. Namun harus disambut dengan optimisme.
Namun, dengan teknologi dan informasi (baca; internet) akan menjadi habitus (kebiasaan) masyarakat Jawa Timur, saya percaya dan yakin bahwa e-government akan menjadi budaya baru bagi warga dalam membangun ruang public yang lebih baik di provinsi Jawa Timur.
Pada akhirnya e-government akan menjadikan masyarakat akan terbiasa, kritis, dan tangguh dalam mengahadpi setiap perubahan. Tentu dengan catatan Negara memang menghendaki kekuatan masyarakat sipil. Dan saya bisa pastikan kita semua ingin bahwa masyarakat dan Negara sama-sama kuat untuk menjadi manusia Indonesia (baca; Jawa Timur) yang lebih bermartabat melalui e-government.

Surabaya, 12 Mei 2016.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »