Kemendagri larang kades gunakan Tanah Kas desa dikelola sendiri

Surabaya (wartaonline.co.id) 29/3

Munculnya perbedaan pemahaman atas regulasi pengelolaan Tanah Kas Desa (TKD), akhirnya terjawab. Hal ini setelah Pemkab Lumajang melakukan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI di Jakarta.

Susiyanto, Asisten Tata Praja Pemkab Lumajang seperti di kuitf dari radio Sentral FM, Selasa (29/3/2016), mengatakan dalam konsultasi yang dilakukan, diperoleh jawaban bahwa pengelolaan TKD harus dituangkan dalam APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa). Dimana setoran dari hasil dari pengelolaan TKD yang selama ini dipergunakan Kepala Desa bersama perangkat lainnya, harus dimasukkan dalam APBDes, katanya.

Hasil konsultasi ini, nantinya akan dituangkan melalui juknis secara tertulis yang akan disampaikan kepada Pemkab Lumajang. Namun arahannya sudah jelas, bahwa hasil pengelolaan TKD harus dimasukkan dalam APBDes,jelasnya.

Sebelumnya muncul perbedaan regulasi pengelolaan TKD yang sebelumnya sempat disampaikan oleh Marwan Jakfar Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dalam pertemuan bersama Kepala Desa Se-Kabupaten Lumajang di Pendopo, bahwa pengelolaan TKD boleh tidak dimasukkan dalam APBDes. Dimana, hasil pengelolaan TKD bisa dipergunakan sesuai program Kepala Desa.

Sementara di desa Gerongan Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan jawa Timur ini tanah kas desa di sewakan ke sebuah Perusahaan untuk menampung limbah pabrik kemudian di bakar. Menurut sumber terpercaya lahan milik kas desa itu di sewakan ke Pabrik untuk menampung limbah.

Salahnya lagi limbah pabrik ini tidak dimusanhkan secara benar melainkan dimusnahkan dengan cara di bakar.

Mohamad sobari peduli lingkungan mengencam tindakan kepala desa itu, karena hanya untuk kepentingan sekelompok, bahkan tindak mengindahkan polusi udara yang timbul akhibat limbah kayu yang di bakar itu.

Berharap pihakk pemerintah segera melakukan teguran terhadap tindakan kades gerongan itu karena tidak mentaati aturan dari pemerintah . terutama dalam memanfaatkan lahan milik kas desa di sewaakan ke perusahaan. entah itu sduah musyawarah dengan pihak masyarakat desa atau tidak yang jelas tindakan kepala desa gerongan itu melanggar uu tentang lingkungan hidup. yakni pencemaran lingkungan akhibat limbah kayu yang dibakar. (her/fik/sob)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »