Walhi PTUN kan BLH Pemkab Malang, Soal Penambangan Pasir Besi

Surabaya (wartaonline.co.id)  (03/12/2015),
Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang menyidangkan gugatan keberatan BLH Kabupaten Malang terhadap Putusan Komisi Informasi Publik yang memerintahkan membuka dokumen lingkungan terkait perijinan pertambangan pasir besi di wilayah Pantai Wonogoro, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang telah membacakan putusan perkara tersebut.

Dalam amar putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya menyatakan:

1. Menolak permohonan keberatan BLH Kabupaten Malang terhadap hasil putusan Komisi Informasi Publik

2. Menguatkan putusan Komisi Informasi Publik untuk memerintahkan BLH Kabupaten Malang membuka dokumen lingkungan terkait perijinan pertambangan pasir besi di wilayah Pantai Wonogoro, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang.

Dengan keluarnya putusan ini, BLH Kabupaten Malang tidak lagi memiliki dalih untuk tidak membuka informasi terkait aktivitas pertambangan pasir besi di Pantai Wonogoro.

Gugatan keberatan BLH Kabupaten Malang ke PTUN ini sendiri dipandang WALHI Jatim sebagai sebuah tindakan yang kontaraproduktif terhadap semangat keterbukaan menuju tata pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu mendorong partisipasi publik.

Apalagi ditengah sorotan terkait aktivitas pertambangan pasir besi di pesisir selatan Jawa Timur yang mengemuka pasca tragedi pembantaian terhadap Salim Kancil dan Tosan di Lumajang, publik berharap adanya perbaikan dalam tata kelola pertambangan sehingga tidak lagi memunculkan konflik sosial dan jatuhnya korban jiwa.

Keengganan BLH Kab. Malang membuka informasi terkait aktivitas tambang pasir besi di Malang Selatan menunjukkan bahwa pejabat publik tidak peka terhadap situasi, bahkan terkesan melindungi aktivitas pertambangan yang ada.

Apakah BLH Kabupaten Malang menunggu ada korban yang jatuh baru kemudian mau bereaksi terhadap tuntutan agar transparan?
Pantai Wonogoro di Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang menurut Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Malang berada dalam zona konservasi dan kawasan lindung dalam bentuk sempadan pantai dengan kriteria perlindungan terumbu karang.

Kemunculan usaha pertambangan diwilayah yang telah dinyatakan sebagai kawasan lindung ini yang mendasari pertimbangan WALHI Jatim mengajukan permohonan sengketa informasi, untuk mencari tahu lebih lanjut bagaimana status perijinan pertambangan pasir besi di wilayah Pantai Wonogoro, yang patut diduga berpotensi menimbulkan kerusakan ekosistem pantai dan terumbu karang yang dapat mempengaruhi keberlanjutan lingkungan hidup dan kehidupan sosial masyarakat di sekitarnya.

Karena Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 5 Tahun 2012, terutama jika kita memperhatikan Lampiran, I bagian K, angka 7 dengan jelas menyatakan bahwa semua pertambangan yang berpotensi menimbulkan dampak pada ekosistem di pesisir dan laut merupakan jenis kegiatan yang wajib AMDAL.

Sehingga jika merujuk pada fakta persidangan bahwa pertambangan pasir di kawasan Pantai Wonogoro tidak memiliki AMDAL melainkan hanya UKL/UPL saja maka nampak telah terjadi pelanggaran pada kegiatan pertambangan tersebut.

Apalagi jika kita melihat kepada UU No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta Keppres No. 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, dan Perda No. 3 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang, maka dengan jelas dinyatakan bahwa Kawasan Pantai Wonogoro adalah kawasan lindung dan karenanya tidak diperbolehkan diperuntukkan bagi aktivitas pertambangan.

Aktivitas pertambangan yang tidak mengindahkan keselamatan lingkungan telah lama menjadi momok mengerikan bagi kelestarian kehidupan di berbagai wilayah dan terbukti telah beberapa kali menimbulkan konflik sosial.

Belum kering dari ingatan kita terkait tragedi pembantaian Salim Kancil dan Tosan di Lumajang, juga konflik-konflik sosial yang sebelumnya juga muncul di kawasan pertambangan pasir besi seperti di Lumajang, Jember, dan Blitar. Ketertutupan informasi terkait tambang pasir besi di Malang Selatan hanya akan memperkeruh keadaan dan berpotensi memelihara konflik laten di area pertambangan.

“Kita tengah menghadapi konsekuensi dari semakin banyaknya wilayah-wilayah lindung yang rusak dengan bentuk peningkatan jumlah bencana ekologis setiap tahunnya di Jawa Timur.” kata Abdurohamn Disivi Hukum walhi

Oleh sebab itu, setelah PTUN memutuskan menguatkan putusan Komisi Informasi Publik, WALHI Jawa Timur meminta BLH Kabupaten Malang untuk segera menyerahkan dokumen UKL/UPL terkait pertambangan pasir besi di wilayah Pantai Wonogoro, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang sesuai amanat undang-undang.

Karena kebutuhan membuka dokumen lingkungan pada usaha pertambangan pasir besi ini ditujukan sebagai bagian dari upaya pemantauan praktek pertambangan yang ada dan menjadi bagian dari usaha besar penurunan resiko bencana ekologis dan penyelamatan ruang hidup rakyat.(sob/tim)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »