SE Kapolri : Pelaku Penebar Kebencian diancam hukuman 12 tahun

Jakarta : Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Polisi Anton Charliyan menyebutkan untuk menentukan suatu apakah suatu kelompok atau individu menyebarkan ujaran kebencian, polisi akan menggandeng para pakar yang ahli dia bidang bahasa, budaya, atau bahkan ahli agama.

“Untuk menentukan apakah ada ujaran kebencian dalam suatu tindakan, para ahli tersebut yang akan menentukannya. Karena setiap ujaran memiliki klasifikasi berbeda dari beberapa sudut pandang,” kata Anton di ruangannya, Senin, 2 November 2015.

Kepolisian membantah bahwa surat edaran ini sebagai legitimasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat yang melakukan aksi kritik terhadap kinerjanya. Justru, polisi beranggapan bahwa surat edaran ini akan membantu menjaga harkat dan martabat manusia.

Adapun titik fokus ujaran kebencian adalah bagi mereka yang dianggap menyinggung SARA. “Polri bukan pembuat produk aturan, kami hanya mengingatkan bahwa ada konsekuensi hukum atas ujaran kebencian, bukan melarang,” kata Anton.

Adanya indikasi ujaran kebencian bisa bermula dari laporan masyarakat yang merasa kehidupannya terganggu. Dari laporan tersebut, langkah pertama yag diambil kepolisian adalah dengan cara mediasi. “Kedua belah pihak akan dipertemukan dan dicari duduk permasalahannya. Kalau sudah sepakat, maka permasalahan dianggap selesai,” kata Anton.

Meskipun begitu, kepolisian juga akan turut memantau lalu lintas pergerakan di media sosial. Walau tidak ada pengaduan, namun jika dianggap telah meresahkan dan berpotensi memecik konflik, maka polisi berhak untuk menindaklanjutinya. “Kalau sifatnya sudah kolektif dan membawa dampak terhadap pertikaian suatu kelompok masyarakat, maka kami akan tetap mengusut dan segera ditindaklanjuti,” Anton menambahkan.

Jika terbukti bersalah, pelaku penyebar ujaran kebencian akan dikenakan pasal yang terdapat di dalam Buku I KUHP Bab XVI khususnya pada Pasal 310, Pasal 311, Pasal 315, Pasal 317, dan Pasal 318 KUHP. Selain itu, penghinaan terhadap segolongan pendudu atau kelompok atau rganisasi diatur dalan Pasal 156 dan Pasal 157 KUHP.

“Pelaku juga bisa dikenakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan hukuman paling berat yaitu, kurungan 12 tahun dan denda 12 miliar,” kata Anton.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »