Bojonegoro Kehilangan pendapatan dari sektor pajak

Bojonegoro ( wartaonline.co.id ) 5/10

Menindak lanjuti surat Bupati Bojonegoro ke Kementrian Keuangan (Kemenkau) yang tidak pernah dihiraukan, membuat  Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro akan segera mendatangi kantor Kementrian Keuangan (Kemenkeu) untuk menyampaikan keberatan atas kebijakan Dirjen Pajak nomor 28/PJ/2012 tentang pembayaran pajak PT Tri Wahana Universal (PT TWU) yang dipusatkan pada KPP Migas Jakarta, sehingga Kabupaten Bojonegoro tidak mendapat bagi hasil pajak sepeserpun dari kilang mini PT TWU. Minggu (04/10/2015)

Sedang kondisi dilapangan, kegiatan usaha PT TWU di Desa Sumengko Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro tersebut membawa dampak terhadap pencemaran lingkungan dan masalah sosial bagi Masyarakat sekitar.

“Ya, bulan ini kami sudah jadwalkan mendatangi Kemenkeu,” terang sekertaris Komisi B DPRD Bojonegoro, Lasuri.

Ia mengatakan dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bojonegoro nomor 25 bahwa Bojonegoro mendapatkan bagi hasil pajak sebesar 12% dan provinsi Jawa Timur 8% tidak bertentangan dengan peraturan lebih tinggi namun peraturan tersebut hanya dikalahkan oleh surat edaran Dirjen Pajak.

“Harapannya jangan sampai kalah dengan surat dari Dirjen Pajak, agar kita mendapat bagi hasil pajak,” tandasnya.

Selain itu, pihaknya juga akan memanggil pihak kilang minyak PT TWU, jika setelah mendatangi Kementrian Keuangan (Kemenkeu) masih memerlukan keterangan. (gus/sob)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »