5 Perda Bojonegoro gagal di syahkan

Bojonegoro (wartaonline.co.id) 10/10

Rapat paripurna pandangan akhir fraksi atas lima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), tujuh fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro sepakat untuk melakukan penundaan pengesahan terhadap lima usulan raperda tahun 2015. Jum’at 09/10/2015.

Hal tersebut disampaikan langsung dalam paripurna
pandangan akhir fraksi. Usulan lima raperda tersebut yaitu, pertama raperda tentang pemilihan, pencalona, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa. Kedua, raperda tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Ketiga raperda tentang SOTK pemerintah desa. Ke empat, raperda tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan kelima, raperda tentang pengelolaan barang milik daerah.

“Dari sembilan fraksi yang ada di DPRD, 7 fraksi meminta penundaan atas raperda,” kata wakil ketua DPRD Bojonegoro, Suyuthi.

Ke tujuh fraksi yang meminta penundaan raperda tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dan raperda tentang SOTK pemerintahan desa yaitu fraksi PDI-P, Gerindra, Nasdem Nurani Rakyat.

Sedangkan, fraksi Golkar hanya meminta penundaan raperda tentang SOTK pemerintahan desa. Adapun untuk fraksi PKB dan PKS memilih menyerahkan kepada pansus agar dibahas kembali.

Sementara itu, dari fraksi PPP meminta penundaan tiga raperda yaitu raperda tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, raperda tentang SOTK pemerintahan desa.

“Untuk yang menyepakatai kelima raperda disahkan yaitu fraksi Demokrat dan fraksi PAN,” papar Suyuthi. (gus/sob)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »