DPRD Bojonegoro Tolak Paguyuban Tambang Minyak

Bojonegoro (wartaonline.co.id)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro beserta Pemkab menolak keberadaan paguyuban penambang minyak sumur tua yang mengantikan KUD Usaha Jaya Bersama (UJB) dan KUD Sumber Pangan (SP),dalam pengelolaan lapangan sumur tua di Kecamatan Kedewan.

” DPRD dan Pemkab sepakat, belum bisa menerima keberadaan paguyuban penambang”, kata Ketua DPRD Bojonegoro Mitro’atin, Sabtu(13/6).

Hal itu disampaikan, dalam rapat Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) beberapa hari lalu.

Menurut Mitroatin, bahwa penolakan keberadaan paguyuban penambang sumur minyak tua itu, karena tunjukkan dari Pertamina EP Asset IV Field Cepu, Jawa Tengah, tanpa adanya landasan hukum.

Meskipun, lanjut dia, Pertamina EP Asset IV Field Cepu beralasan penunjukkan paguyuban penambang yang mengelola lapangan sumur minyak tua hanya dalam masa transisi.

“Keberatan kita, juga karena tidak adanya kejelasan jangka waktu paguyuban mengelola lapangan sumur minyak tua,” ujarnya.

Ia menambahkan, dalam hal ini, pemkab harus mampu menyelesaikan permasalahan pengelolaan lapangan sumur minyak tua yang ada di Kecamatan Kedewan dan Malo, karena ada dua KUD yang masa kontraknya akan berakhir pada 15 Juni.

Sementara, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Pemkab Bojonegoro Agus Supriyanto, menjelaskan bahwa jajaran pemkab telah menggelar rapat dengan “Vice President” Pertamina EP, Heri Budiarto dan “General Manager” Nasrullah, guna membahas pengelolaan lapangan sumur minyak tua yang ada di Bojonegoro.

Dalam rapat yang digelar tiga hari lau di Surabaya, dihadiri oleh jajaran Pertamina EP Asset IV Field Cepu, jajaran Polda Jawa Timur, perwakilan TNI, Bupati Bojonegoro Suyoto dan Ketua DPRD Mitro’atin tersebut, belum membuahkan hasil yang jelas.

“Pembahasan pengelolaan lapangan sumur minyak tua masih akan dilanjutkan pada 15 Juni mendatang”, pungkasnya.(gus/sob)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »