Pungli Perusahaan masih Marak di Jawa Timur

SURABAYA-wartaonline.co.id  (14/4/2015)
Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) di Jatim mengeluhkan Pungutan Liar (Pungli) yang masih marak di kabupaten dan kota dalam pengurusan perizinan, dan pungutan lain yang tidak jelas dasar hukumnya, dan tidak ada bukti pembayaraan retribusi.
Pungutan yang menghambat investasi itu mengakibatkan investor baru berfikir ulang untuk masuk ke Jatim. Ini karena tidak sesuai dengan yang dijanjikan di brosur dan promosi di internet.
Keluhan itu disampaikan pada pertemuan dengan kepala Badan Kordinasi Penanaman Modal (BKPM) pusat, Franki Sibarani di Hotel JW Marriot Surabaya Senin malam (13/4/2015).
Kerena banyaknya pungutan yang tidak jelas dan cukup besar itu, pabrik cerutu yang berlokasi di Ngoro Industrial Park (NIP) sudah melakukan survai ke Vietnam dan Myanmar, dan akan memindahkan pabriknya ke luar negeri.
“Hasil survai di dua Negara itu tidak ada pungutan liar (Pungli) di dua Negara itu, bahkan dapat insentif pajak,” kata Arif yang mewakili pabrik cerutu itu.
Lain lagi keluhan yang disampaikan pabrik Yakut, Pemkab Mojokerto memberlakukan aturan yang tidak jelas ketika mendatangkan bahan baku, dan harus membayar biaya perizinan ketika mengurus pajak reklame.
“Pajak rekalme sudah kita bayar, namun masih harus bayar biaya perizinan yang tidak jelas aturannya,” Ayu yang mewakili pabrik Yakut.
Kepala BKPM Pusat, Franki Sibarani mengatakan, keluhan dari investor itu dibahas lintas intansi, termasuk dengan Pemkab setempat. Ini agar investasi ada kepastian hokum.
Tentang belum banyaknya Kawasan Industri (KI) di daerah ring II dan III. Menurut Franki sebenarnya sudah ada kawasan industry baru di Jatim. Seperti di Tuban, Banyuwangi, Jombang dan Situbondo.
“Saya harap jangan sampaia memindahkan pabriknya keluar negeri,” kata Franki Sibarani.(din/sob).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »