Misbakhun : Usulkan pemerintah lakukan Taxy Anmesty

Jakarta (wartaonline.co.id) 14/4

Mukhamad Misbakhun Sekretaris Panja Penerimaan Negara Komisi XI DPR RI mengharapkan pemerintah tidak asal mencari solusi untuk mengatasi permasalahan rendahnya tingkat penerimaan pajak Triwulan Pertama 2015 dengan mengagendakan sunset policy jilid II.

“Kebijakan tersebut tidak akan efektif, dan bahkan bisa dianggap melanggar aturan Undang-Undang (UU). Jauh lebih baik bila pemerintah membuat terobosan seperti menerapkan Tax Amnesty,” katanya di Jakarta, Selasa (14/4/2015).

Sekedar diketahui, untuk mengejar rendahnya tingkat penerimaan negara dari sektor perpajakan, pemerintah melalui Kementerian Keuangan berencana menerapkan sunset policy. Kesempatan diberikan kepada wajib pajak untuk memperbaiki laporan SPT-nya dan pencatatan kegiatan usahanya selama lima tahun terakhir. Lalu fasilitas perpajakan diberikan dalam bentuk penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga, diberikan waktu sejak Mei 2015 hingga akhir tahun.

Misbakhun mendukung bila Pemerintah berniat memperkuat usaha demi meningkatkan penerimaan pajak. Namun, diharapkan cara yang diambil harus lebih substantif dan tidak bertentangan dengan UU.

Sebagai contoh, Misbakhun yang juga mantan Pegawai Ditjen Pajak ini menjelaskan bahwa kebijakan sunset policy sebenarnya bertentangan dengan sistem pajak nasional saat ini. Karena sistem pajak mengakui sistem self assesment yang mengharapkan kerelaan masyarakat melaporkan sendiri penghasilannya.

“Bagaimana mungkin orang kemudian diwajibkan untuk memperbaiki SPT, sementara sistem pajak masih self assesment? Apa Peraturan Kemenkeu hendak dipaksakan untuk mengubah susbtansi UU di atasnya? Ini kan rawan gugatan,” kata Misbakhun.

“Kalau mau sunset policy itu, harus diubah dulu UU-nya. Kalau dilanjutkan soal kebijakan itu, bisa banyak mendapatkan legal suit dan challenge dari masyarakat.”

Politikus Partai Golkar itu menilai jauh lebih positif bila Pemerintah benar-benar mengeluarkan usaha ekstra dalam menjaring pemasukan pajak. Salah satu yang diusulkannya adalah sekalian melaksanakan tax amnesty.

Dengan tax amnesty, Misbakhun menilai masyarakat akan berbondong-bondong membayar pajaknya karena semua pidana bisa dikecualikan.

“Tax amnesty ini menjadi semacam rekonsiliasi nasional. Orang bersedia melaporkan pajaknya karena dia takkan dituntut terkecuali terkait terorisme dan narkoba misalnya. Ini terjadi di Afrika Selatan, India, dan Italia. Biasanya, pendapatan pajak pemerintahnya langsung naik,” ujarnya.

Sebagai catatan, kata Misbakhun, Pemerintah sendiri meyakini ada dana sekitar Rp3000 triliun yang bisa direpatriasi dengan kebijakan tax amnesty. Dari situ, seandainya Pemerintah memberikan denda lima persen saja, bisa didapat Rp150 triliun.

“Belum lagi pendapatan dari dana yang di dalam negeri. Di luar itu, uang yang direpatriasi akan memperkuat dana nasional di perbankan, tak perlu utang ke Luar negeri, dan tak perlu tertekan kurs USD lagi,” ujarnya.

Dia menjelaskan, peluang pemerintah untuk mendapatkan persetujuan tentang tax amnesty juga sangat besar. Kalau mau serius dibahas, kedua lembaga itu bisa menyelesaikan RUU terkait itu dengan cepat, sama seperti saat pembahasan revisi UU Pilkada.

“Paling 5 sampai 10 pasal. Setahu saya, Pemerintah punya RUU-nya. Kalau tidak, DPR bisa inisiatif,” kata Misbakhun.

“Saya harap presiden dan Menkeu sekalian membuat aturan tax amnesty, supaya konsolidasi bisa dilakukan secara cepat dengan DPR,” katanya.(faz/iss/ipg)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »