Pelaku UKM keluhkan Perizinan Di Dearah

Jakarta (wartajatim.com) 25/12

Kalangan pelaku usaha makanan dan minuman (mamin) mengeluhkan lamanya proses perizinan usaha di tingkat daerah. Hal itu dinilai menghambat laju investasi serta melemahkan daya saing.

“Izin itu sekitar 85 persennya dari daerah, mulai dari izin domisili, gangguan, tetangga, mendirikan bangunan, analisis mengenai dampak lingkungan, lingkungan, peruntukkan lahan hingga pengeboran air tanah,” kata Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi), Rahmat Hidayat di kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Jakarta, Rabu (24/12/2014).

Menurut Rahmat, meski iklim perizinan di tingkat nasional sudah begitu kondusif karena maksimal bisa selesai dalam waktu tujuh hari, tidak demikian dengan perizinan di daerah.

“Izin yang dikeluarkan pemerintah daerah itu seperti ‘black hole’, kita tidak pernah tahu kapan selesai. Belum lagi masa berlakunya hanya dua sampai tiga tahun yang mengakibatkan potensi kemacetan dan ‘bottlenecking’,” ujarnya.

Meski setiap izin punya aturan dan tingkatan jelas mengenai biayanya, tetapi investor mengharapkan kepastian termasuk uang dan waktu dalam investasi. Ia mencontohkan, izin amdal bisa memakan waktu sekitar 260 hari untuk bisa selesai.

“Beban waktu yang lama itu kan uang juga, dan itu kerugian yang tidak ternilai,” ucapnya.

Rahmat menambahkan, terutama untuk industri makanan dan minuman, masih ada satu perizinan yang diurus oleh lembaga yang berbeda-beda.

“Makanya kami beri masukan agar bisa disinkronkan, mana yang paling mayoritas kewenangan biarlah lembaga itu yang urus. Pasalnya, kalau beda-beda lembaga tapi izinnya satu bebannya tetap ditanggung investor,” tuturnya.

Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal BKPM Himawan Hariyoga mengatakan, pihaknya telah secara khusus meminta bantuan asosiasi pengusaha untuk mendata proses perizinan dalam investasi.

“Selain meminta data waktu yang dihabiskan untuk mengurus izin, kami juga minta rincian biaya yang dikeluarkan. Nantinya data ini akan digunakan sebagai bahan penyederhanaan lebih lanjut,” katanya.

BKPM sendiri akan secara resmi bertransformasi menjadi badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) nasional pada Januari 2015. Sejak itu, sejumlah kewenangan perizinan dari kementerian dan lembaga akan diserahkan ke BKPM.

Sementara integrasi perizinan dengan pemerintah daerah melalui Badan Penanaman Modal-Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPM-PTSP) ditargetkan bisa dilakukan pada 2016. kbc10/sob

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »