Mahkamah Kontitusi Putuskan Pilpres satu Putaran

Jakarta (wartaonline.co.id) 3/7

Mahkamah Konstitusi akhirnya memutuskan Pilpres 2014 hanya satu putaran saja. Keputusan ini, didapatkan setelah sidang Mahkamah Konstitusi memutuskan uji materi Pasal 159 ayat (1) Undang-Undang No 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (UU Pilpres).

Dalam putusannya, Majelis Hakim Konstitusi mengabulkan seluruhnya pemohon tentang uji materi UU Pilpres tersebut

Hamdan Zoelva Ketua Majelis Hakim Konstitusi mengatakan
UU no 42 tahun 2008 bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia sepanjang tidak dimaknai tidak berlaku untuk pemilu presiden yang hanya terdiri dua pasangan calon, sehingga tidak berlaku mengikat.

“Amar putusan, mengadili, menyatakan mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya.” Demikian Hamdan Zoelva ketua mahkamah hakim konstitusi saat membacakan putusan di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (3/7/2014)

Meskipun sidang Mahkamah Konstitusi mengabulkan seluruhnya pemohon, tetapi ada dissenting opinion atau perbedaan pendapat putusan oleh 2 Hakim Konstitusi, masing-masing Patrialis Akbar dan Wahidudin Adam.

Seperti diketahui, permohonan uji materi UU ini diajukan oleh tiga pihak. Masing-masing Forum Pengacara Konstitusi dengan nomor perkara 50/PUU-XII/2014. Kemudian, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dengan nomor perkara 51/PUU-XII/2014. Terakhir, dua orang advokat atas nama Sunggul Harmonangan Sirait dan Haposan Situmorang yang bernomor perkara 53/PUU-XII/2014.

Dalam persidangan sebelumnya, Forum Pengacara Konstitusi yang diwakili Andi Asrun menjelaskan bahwa ketentuan ini merupakan bagian dari konstruksi hukum yang dibangun bersama pasal 6A ayat (3), Pasal 6A ayat (4) UUD 1945 dan Pasal 159 ayat (2) UU Pilpres. Konstruksi tersebut secara implisit mengharapkan agar pasangan calon lebih dari dua sehingga diambil dua peraih suara terbanyak untuk maju ke putaran kedua.

Sementara itu, Perludem menyatakan ada ketidakpastian hukum terkait dengan Pasal 159 ayat (1) UU Pilpres tersebut. Dengan pilpres yang hanya diikuti oleh dua pasangan capres-cawapres, masyarakat berpotensi menjadi apatis untuk putaran kedua. Untuk itu, Perludem memohon penafsiran yang bertujuan agar pelaksanaan pilpres menjadi satu putaran saja.

Di lain pihak, Sunggul Hamonangan Sirait dan Haposan Situmorang mempertanyakan dasar hukum yang digunakan Komisi Pemilihan Umum dalam menetapkan pemenang Pilpres 2014.

Mereka berpendapat pasal 159 ayat (1) tidak bisa menjadi dasar dalam pelaksanaan pemilihan presiden. Dengan tidak adanya aturan yang jelas tentang penyelenggaraan pilpres pada 9 Juli mendatang, Sunggul menilai penyelenggaraan pilpres menjadi inkonstitusional apabila tidak ada pasangan yang memenuhi sebaran hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU

Berdasarkan dalil tersebut, para pemohon meminta MK untuk menyatakan Pasal 159 ayat (1) UU pilpres tidak bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak diberlakukan untuk penyelenggraan pemilihan presiden yang hanya diikuti oleh dua pasangan calon dan agar ketentuan tersebut tidak diterapkan dalam kondisi pemilihan presiden yang hanya diikuti oleh dua pasangan calon.

Saldi Isra Pakar Hukum Tata Negara serta Harjono dan HS Natabaya mantan Hakim MK selaku saksi ahli pun mengamini permohonan yang diajukan para pemohon. Ketiganya sepakat pilpres yang diikuti oleh dua pasang calon presiden-calon wakil presiden dilakukan cukup satu putaran. (faz/rst/sob)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »