Kasus Century di Intervensi 34 Tokoh

Jakarta (wartaonline.co.id) 13/7

Kasus Bank Century hingga kini belum jelas kapan penyelesaiannya, ada 34 Tokoh Masyarakat yang mehalang halangi jalan persidangan kasus bank ini. Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK)  menyebut 34 tokoh yang keberatan pada kasus Bank Century, sudah melakukan intervensi hukum.

Hal ini ditegaskan Bambang Widjojanto Wakil Ketua KPK menyikapi 34 tokoh nasional yang mengajukan pendapatnya soal kasus bank Century kepada Ketua Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, pada Kamis (10/7/2014).

Pendapat tersebut terkait perkara dugaan melawan hukum dalam pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan penetapan bank gagal berdampak sistemik kepada Bank Century, dengan Budi Mulya terdakwa yang sedang dalam proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta.

Dalam pendapat tokoh-tokoh tersebut berbeda dengan apa yang telah dikemukakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam tuntutannya.

Tokoh-tokoh tersebut menilai ada Kriminalisasi kasus Century. Tokoh-tokoh itu diantaranya Todung Mulya Lubis, Sarwono Kusumaatmadja dan Natalia Subagjo.

Bambang Widjojanto mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh 34 tokoh dengan menyerahkan pendapatnya ke Ketua PN Jakarta Pusat adalah bentuk intervensi terhadap pengadilan. Bahkan, cenderung menghina pengadilan.

“Itu sudah contempt of court (menghina pengadilan). Bahkan obstruction of justice (menghalangi jalannya peradilan),” tegas Bambang dalam acara buka bersama KPK, Jumat (11/7/2014).

Apalagi, kata Bambang, sebagian dari mereka adalah bagian dari sistem terkait kasus Bank Century. Sehingga, tentu saja memiliki konflik kepentingan.

Sementara Busyro Muqodas Wakil Ketua KPK lainnya mengatakan, KPK tetap mengusut kasus Century sesua fakta dan bukti-bukti.

“Kami jalan sesuai data, fakta bukti yang kami ajukan ke pengadilan. Jadi itu (pendapat 34 tokoh) bukan variable yang mempengaruhi kami,” tegas Busyro.

Menurut Busyro, sebagai lembaga penegak hukum, KPK bekerja terkait dengan hukum acara pidana yang menyatakan bahwa setiap orang yang mengemukakan pendapat hukumnya di luar sidang tidak bisa dijadikan pertimbangan apapun oleh hakim.(faz/ipg/sob)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »