Siapkan Dana 8 M, Benahi Lokalisasi Dolly Jawa Timur

 

 Jakarta (wartaonline.co.id) 3/6

Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Indonesia membutuhkan sinergitas, termasuk dari pemerintah daerah.

 

“Kementerian Sosial (Kemensos) tidak bisa bekerja sendirian, tetapi membutuhkan sinergitas lintas sektor dalam penanganan PMKS, ” kata Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri usai menerima audiensi Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini di kantor Kemensos Jakarta, Senin (2/6/2014).

 

Masalah PMKS salah satunya penanganan wanita penyandang disabilitas sosial. Mereka adalah kelompok rentan dan rawan dari segi ekonomi dan sosial, maka butuh dientaskan dengan program-program pemberdayaan agar mereka mandiri.

 

Data populasi Orang Dengan HIV dan AIDS (ODHA) hingga Desember 2013 terdapat 107.660 orang di 33 provinsi di Indonesia, yaitu DKI Jakarta 25.016 orang, Jawa Timur 14.548 orang dan Papua 11.534 orang.

 

“Kinerja tahun (2010) 1.950 orang; (2011) 1.918 orang; (2012) 2.019 orang, (2013) 2. 304 orang dan total 8.191 orang didukung anggaran Rp 2.968.058.000, ” ujarnya.

 

Penanganan wanita disabilitas sosial berjumlah 48.604 orang. Tersebar di Provinsi Sumatera Utara 6.207 orang, Jawa Barat 5.459 dan Jawa Tengah 5.091 orang. Capaian kinerja pada (2010) 2.024 orang, (2011) 2.183 orang, (2012) 2.179 orang, (2013) 1.909 orang dengan dukungan Rp 2.140.185.000.

 

Kemensos juga terus meningkatkan pelayanan dan peningkatan kualitas hidup ODHA non potensial, mengevaluasi seleksi pengembangan usaha bekas klien Rumah Perlindungan Sosial (RPS) ODHA, kampanye dan sosialisasi Human Immunodeficiency Virus (HIV)/ Acquired Immuno Deficiency Sindrome (AIDS) dan RPS berada di Sukabumi, Jawa Barat, serta rehabilitasi wanita disabilitas sosial di Provinsi Jawa Timur.

 

Tahun ini, penanganan ODHA didukung dana Rp 2.523.738.000 dan wanita disabilitas sosial Rp 2.274.817.000. Dengan terus meningkatkan upaya penanganan dan pendampingan, supervisi dan sosialisasi, termasuk bagi 1000 bekas wanita disabilitas sosial di tiga blok Rp 970.890.000.

 

Selain itu, diberikan pengembangan usaha ODHA di RPS Sukabumi, sosialisasi penanggulangan HIV/AIDS melalui duta pencegahan serta penguatan dukungan kelompok kerja panggualngan HIV/AID bidang sosial.

Dana kesejahteraan sosial untuk 500 orang, dengan kegiatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) masing-masing Rp 5 juta dan bantuan bimbingan sosial keterampilan Rp 1 juta dan total anggaran Rp 3 miliar.

 

Untuk penanganan lokalisasi di Jawa Timur, Kemensos menyelenggarakan bimbingan, meliputi pemberian keterampilan masing-masing Rp 1 juta, UEP Rp 5 juta, Jaminan hidup Rp 1,8 juta dan pemualangan bekas wanita disabiltas sosial Rp 250 ribu.

 

“Total bantuan yang disediakan oleh Kemensos untuk penanganan 1000 orang wanita penyandang disabilitas sosial Rp 8.050.000.000, ” ucapnya.

 

Walikota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan, rencana penutupan lokalisasi Dolly sudah dilakukan secara bertahap sejak 2010. Rencana tersebut diperhitungkan dengan matang, sebab para penghuni Dolly juga butuh makan dan penghidupan.

 

“Bukan penutupan Dolly sebenarnya, tetapi ‘pengalihprofesian’ warga Dolly dengan kegiatan produktif, misalnya memberikan keterampilan membuat kue, telur asin, membatik dan sebagainya, ” ujarnya.

 

Para wanita penyandang disabilitas sosial itu, termasuk kelompok tertindas. Dalam sehari terkadang hanya mendapatkan Rp 50 ribu dan lilitan hutang yang sangat memberatkan.

 

“Saya sebagai umara (pemerintah) harus bekerja untuk menyejahterakan warga tanpa terkecuali termasuk warga Dolly, ” tandasnya.(yan/sob)

 

Bagi 1.200 warga Dolly yang positif HIV/AID sebelum pulang diberikan perawatan di Rumah Sakit milik pemda. Pencegahan lokalisasi tidak hanya dengan pendekatan kesejahteraan saja, melaluli Peraturan Daerah (Perda) No 7 Tahun 2009 Tentang bangunan yang dilarang digunakan untuk tempat asusila.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »