KPPU Minta Kenaikan Tarif listrik di Tunda

SURABAYA-warta online.co.id (26/6/2014)

Komisi Pengawas Persainga Usaha (KPPU) mengirimkan surat ke presiden. Isinya minta agar kenaikan Tarif Tenaga Listrk (TTL) ditunda. Alasannya  Kebijakan tersebut dinilai mengakibatkan berkurangnya daya saing perusahaan terbuka atau go public, khususnya pada perusahaan kelompok industri 3 dan 4.

Ketua KPPU Nawir Messi mengatakan, industry kelompok 3 dan 4 yang telah go public, akan kalah bersaing dengan perusahaan tertutup atau belum go public yang berada pada pasar yang sama, sebagai akibat meningkatnya biaya produksi mereka.

“Saya berharap pemerintah meninjau kembali Peraturan Menteri (Permen) Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 9/2014 tentang Tarif Tenaga Listrik yang disediakan oleh PT PLN,” jelas Nawir Messi di kantor gubenur Jawa Timur (Jatim).

Dijelaskan kenaikan TTL bersifat diskriminatif dan tidak baik untuk jangka panjang. Kebijakan tersebut juga dinilai menciptakan disinsentif bagi perusahaan terbuka yang justru menjalankan good corporate governance dalam kegiatan operasionalnya.

Menurut Nawir Messi, kebijakan cenderung mengarahkan investasi, khususnya investasi asing pada perusahaan tertutup, yang justru mengurangi kontrol publik atasnya. Berbagai pandangan tersebut termuat dalam saran kebijakan KPPU kepada Presiden Republik Indonesia (RI) pada 18 Juni lalu.

KPPU menyarankan agar pemerintah merevisi kebijakan tersebut, dan menetapkan kriteria kenaikan listrik secara keseluruhan yang mendukung penciptaan iklim usaha yang kondusif dan kesempatan berusaha yang sama antar pelaku usaha.

Pendapat KPPU tersebut disampaikan menindaklanjuti berbagai masukan pelaku bisnis dan analisa atas kebijakan dimaksud. Akan tetapi, KPPU tidak memungkiri bahwa kenaikan listrik dibutuhkan bagi penggunaan anggaran negara yang efektif dan tepat guna, sehingga dalam hal ini mendukung upaya pemerintah dalam mengupayakan penggunaan anggaran negara yang tepat sasaran.

Sebagaimana diketahui, pemerintah melalui peraturan tersebut menyesuaikan tarif listrik untuk berbagai golongan. Diantaranya adalah pencabutan subsidi tarif listrik bagi perusahaan terbuka (go public) pada kelompok industri 3 (di atas 200 kVa) dan kelompok industri 4 (di atas 30.000 kVa). Kebijakan ini sempat menuai kritikan dari berbagai kalangan pelaku usaha dan asosiasi. (din)

Tesk foto: Gubernus Jatim, Dr. H Soekarwo (kiri) bersama ketua KPPU Nawir Messi (kanan) di ruanga Binaloka, kantor gubernur Jatim, Jalan Pahlawan 110.(din)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »