Dolly Ditutup bakal di Terapkan Perda

Surabaya (wartaonline.co.id) 4/6

Kabar pelacuran Dolly dan Jarak Bakal di tutup ada penolakan dari  para penghuni dan warga  selama ini menggais rezeki di lokais eseke-esek itu. Mereka menolak  penutupan Lokalisasi Dolly dan Jarak , sementara pihak pemkot bakal melakukan penutupan secara bertahap.

Supomo, Kepala Dinas Sosial Pemerintah Kota Surabaya mengatakan, tahapan penutupan akan dimulai pada 18 Juni atau maju sehari dari jadwal awal 19 Juni 2014.

Penutupan yang dilakukan oleh Salim Segaf Aljufri Menteri Sosial ini sekaligus juga akan dilakukan pembagian dana bagi para PSK serta mucikari yang bersedia meninggalkan lokalisasi.

Penutupan tanggal 18 Juni sekaligus juga akan dilakukan pemasangan papan pengumuman di beberapa titik yang berisi pemberlakuan UU Trafficking di kawasan itu.

Meski begitu, Supomo mengakui permasalah Dolly tidak akan berhenti pada 18 Juni. “Memang tidak semudah membalikkan telapak tangan,” kata dia.

Supomo menargetkan, pada awal Ramadhan lokalisasi Dolly dan Jarak sudah benar-benar tutup. Saat lebaran, pemerintah juga akan melakukan pendataan lagi dan memberikan kompensasi dana bagi para PSK dan mucikari yang masih ada sehingga usai lebaran, Dolly dan Jarak benar-benar bebas prostitusi.

Sementara itu, proses penutupan lokalisasi Dolly dan Jarak sebenarnya sudah dirancang oleh Pemerintah Kota Surabaya sejak tahun 2002 silam. Sejak saat itu, Pemerintah Kota juga sudah melakukan pelatihan kerja serta bekerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk menerjunkan Dai untuk memberikan penyadaran.

“Satu Dai untuk 15 PSK, dan ini terus kita lakukan mulai tahun 2002 hingga kini. Jadi kalau saat ini akan resmi kita tutup memang prosesnya sudah lama,” kata dia.

Sementara itu Irfan Widyanto, Kepala Satpol PP Kota Surabaya mengatakan, Dolly dan Jarak sebenarnya tidaklah ditutup melainkan hanya dilakukan pengalihan fungsi. Apalagi sesuai dengan Peraturan Daerah nomor 7 tahun 1999, seluruh bangunan di Surabaya memang dilarang digunakan untuk perbuatan asusila.

“Karenanya kami akan selalu lakukan pemantauan untuk menegakkan Perda 7 tahun 99. Menegakkan perda tidak bisa ditawar-tawar, ini adalah aturan,” kata dia.

Selain Perda, di kawasan itu juga akan diberlakukan pengawasan secara ketat terhadap UU tentang Trafficking. Penegakan Perda dan Undang-undang, juga akan dilakukan bekerjasama dengan kepolisian sehingga bisa lebih efektif. (fik/ipg) sumber : suarasurabaya.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »