MK: Anggota TNI-POLRI Belum di setujui Nyoblos 2014

Jakarta (wartaonline.co.id) 28/5

Para anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) maupun Kepolisian Republik Indonesia (Polri) masih belum dibolehkan memberikan suaranya dalam pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) pada 9 Juli 2014 mendatang.

Hal ini menyusul keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang putusan uji materi Pasal 20 UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam pertimbangan putusan yang dibacakan Hakim Konstitusi Patrialis Akbar, MK menyatakan bahwa keikutsertaan TNI dan Polri dalam memilih presiden dan wakil presiden atau dalam kegiatan politik praktis berpotensi memicu konflik internal di tubuh TNI dan Polri. Terutama, jika calon presiden dan wakil presiden yang akan dipilih bekas anggota TNI atau Polri. “Untuk menjaga itu, tepat bagi TNI atau Polri untuk netral,” kata Patrialis saat membacakan putusan di Gedung MK Rabu (28/5/2014).

Sebagai catatan, uji materi terhadap Pasal 260 UU Pilpres diajukan oleh mantan Ketua Komnas HAM, Ifdhal Kasim. Ifdhal menilai bahwa keberadaan Pasal 260 UU Pilpres yang berbunyi “Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009, anggota TNI dan Polri tidak menggunakan hak pilihnya”, telah menimbulkan ketidakpastian hukum. Terutama pada keterlibatan TNI dan Polri dalam memilih calon presiden dan wakil presiden.

“Dengan dikabulkannya permohonan kami oleh MK berarti TNI dan Polri dalam pemilu presiden nanti tetap akan netral,” kata Ifdhal. ( kbc10/sob)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »