CSR di Harapkan Mampu Sejahterakan Rakyat

Jakarta (wartaonline.co.id) 1/5

 Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) merupakan tugas bersama. Tidak hanya domain Kementerian Sosial, tapi pihak swasta bisa melalui Corporate Social Responsibility (CSR).

“Amanat Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, pembinaan KAT menjadi salah satu fokus program penyelenggaraan kesejahteraan sosial, ”kata Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri pada peresmian pembangunan pemukiman bagi RT 8 dan RT 9 Meraang Tumbit Melayu dan KAT Punan KM 10 Lati Sambakungan hasil kerjasama antara PT Berau Coal dengan Pemerintah Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, Kamis (1/5/2014).

Di samping penanggulangan kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana dan/atau korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi, serta permasalahan sosial lain akibat dampak negatif perkembangan global.

Tanggung jawab dalam pengupayaan kesejahteraan sosial anak bangsa, sesuai dengan UU Nomor 11/2009 tentang Kesejahteraan Sosial, sesungguhnya tidak saja berada di tangan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial (Kemensos) semata.

Namun, termasuk menjadi tanggung jawab bersama dari seluruh elemen bangsa, termasuk pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi dan komponen masyarakat lainnya.

“Pada kesempatan ini, kami menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Berau dan PT Berau Coal yang telah bekerjasama dalam pembangunan pemukiman bagi RT 8 dan RT 9 Meraang Tumbit Melayu dan KAT Punan KM 10 di Sambakungan ini, ” tandasnya.

Kerjasama yang dibangun merupakan bukti komitmen dan kepedulian yang kuat terhadap peningkatan kesejahteraan sosial dari elemen anak bangsa.

Pembangunan pemukiman baru bagi RT 8 dan RT 9 Meraang Tumbit Melayu dan KAT Punan KM 10 Sambakungan, tadinya tinggal di kawasan pemukiman yang kurang layak huni, terisolir dan jauh dari fasilitas pelayanan publik, menjadi bukti nyata bahwa keterpaduan program community development antara sektor pemerintah dengan dunia usaha melalui program CSR dapat menghasilkan sinergitas yang luar biasa bagi kelompok penerima manfaat.

Pembangunan tersebut melingkupi berbagai fasilitas, seperti rumah sehat, rumah ibadah, sarana air bersih, sarana penerangan, sarana pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat.

Hal tersebut sesuai dengan UU Nomor 3/2010 tentang Pembangunan berkeadilan. Lebih khusus sejiwa dengan UU Nomor 11/2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Setidaknya skedul pekerjaan terdiri dari enam tahapan, yaitu dari pembebasan lahan, finalisasi site plan dan disain gambar perumahan, sosialisasi draft site plan dan disain, sertifikasi lahan, pembangunan infrastruktur dan fasilitasnya, serta program pemberdayaan.

Semua upaya merupakan refleksi dari keseriusan Pemerintah Kabupaten Berau dan PT. Berau Coal dalam berpartisipasi aktif dalam mengupayakan peningkatan kesejahteraan sosial bagi anak bangsa.

Pemetaan sosial, sosialisasi, maupun pemberdayaan yang dilakukan secara partisipatif selama ini, diharapkan menjadi modal penting mendorong kemandirian sesuai dengan prinsip dalam pekerjaan sosial, yaitu membantu orang agar kelak orang tersebut bisa membantu dirinya sendiri atau help people to help themselves.

“Apa yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Berau dan PT Berau Coal bisa menjadi inspirasi, sekaligus motivasi bagi pemerintah daerah dan kalangan dunia usaha di tempat lainnya, ” tandasnya.(sob/*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »